Analisis Target NDCs & Realita Lapangan di Sektor Kehutanan

NDCs atau Nationally Determined Contributions (NDCs) adalah dokumen kontribusi secara nasional yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara. Dokumen kontribusi ini dikomunikasikan melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). NDCs ini akan terus diperbaharui setiap lima tahun sekali.

Ads

Indonesia sendiri telah mempublikasikan NDCs pada tanggal 21 Agustus 2021. Komitmen Indonesia yaitu pada tahun 2030 dapat menurunkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dengan target sebesar 29% business as usual (BAU) atau sebesar 41% jika ada dukungan internasional dalam hal pengembangan ekonomi, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas.

Dalam memenuhi target tersebut Indonesia merancang 4 pendekatan strategis yaitu:

  • Pertama, menggunakan pendekatan lanskap. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengakui bahwa perubahan iklim dan upaya mitigasi harus dilakukan secara inheren dan bersifat multisektoral (memiliki hubungan erat atau terjadinya kolaborasi antar sektor.
  • Kedua, fokus terhadap praktik terbaik dengan cara melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan berpengaruh atau berhubungan dengan penurunan gas emisi rumah kaca.
  • Ketiga, agenda iklim menjadi agenda utama dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan untuk melibatkan atau mengintegrasikan agenda iklim (agenda yang dapat mengurangi GRK atau meningkatkan GRK) dalam perencanaan tata ruang dan penganggaran proses. Misalnya adalah dibuatnya aturan mengenai penggunaan teknologi bersih ramah lingkungan atau dilakukannya pembatasan produk yang berdampak negatif terhadap iklim.
  • Keempat, melakukan promosi ketahanan iklim dalam hal makanan, air, dan energi. Promosi ini dapat melalui iklan, berita, ataupun media sosial. Dengan adanya promosi ini setidaknya masyarakat telah diingatkan dan memiliki kesadaran mengenai kepentingan dan dampak krisis iklim terhadap ketahanan pangan, air, dan energi.

Berkaitan pada empat pendekatan strategis di atas, tulisan ini hanya akan membahas pendekatan pertama, yaitu pendekatan lanskap pada sektor kehutanan.

Strategi yang dirancang terdiri dari empat planning process dalam hal mitigasi dan adaptasi di sektor kehutanan, diantaranya yaitu:

Ads
Kapan jaga hutan? Sekarang! Buka lindungihutan.com

Planning Process Pertama

Dilansir dari dokumen resmiUpdated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia tahun 2021, planning process pertama ini memuat 4 asumsi yaitu:

  • Asumsi pertama yaitu mengurangi deforestasi sebanyak < 0,45 ha-0,325 Mha/tahun pada tahun 2030. Target tersebut dirancang dengan menggunakan empat macam asumsi produksi kayu, yaitu asumsi pertama bahwa laju ekstraksi kayu dari hutan alam lestari berkisar antara 20 m3/ha hingga 35 m3/ha.
  • Asumsi kedua, target produksi kayu dari hutan alam di bawah Skenario CM1 (Counter Measure 1/unconditional mitigation scenario) dan CM2 (Counter Measure 2/conditional mitigation scenario) mengikuti Rencana Jangka Panjang Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan persentase areal yang layak ditanami pada hutan tanaman industri sekitar 63%.
  • Asumsi ketiga, semua hutan yang dibuka tidak akan meninggalkan limbah, dan semua kayu dari areal tersebut akan dapat digunakan.
  • Asumsi keempat yaitu pemanfaatan kayu dari pohon kelapa sawit dan karet di akhir siklusnya pada tingkat sedang atau sekitar setengah dari total.

Berpijak pada empat asumsi tersebut, target pengurangan deforestasi ini dilakukan pada areal hutan alam. Asumsi tersebut diperlukan untuk evaluasi pada tahun 2030 terkait target telah tercapai atau belum.

Akan tetapi, pemakaian asumsi ketiga perlu dilakukan pemantauan atau evaluasi tersendiri. Hal ini disebabkan oleh pembukaan areal hutan untuk proses produksi kayu akan banyak mengeluarkan gas emisi rumah kaca melalui pembuatan akses jalan (akan dilakukan penebangan pohon dan penggunaan alat berat).

Jika diasumsikan bahwa tidak akan meninggalkan limbah maka dapat dikatakan juga bahwa “tidak adanya pengeluaran emisi GRK”.

Pemikiran itu keliru karena permasalahan utama (yang dapat mengeluarkan GRK) di Hutan Alam adalah pembukaan areal hutan, berbeda dengan hutan tanaman industri. Pada hutan tanaman industri masalah utama adalah produksi kayu, pemanfaatannya, serta limbah produksi.

Planning Process Kedua

Planning process kedua yaitu Peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari di hutan alam (pengurangan degradasi) serta hutan tanaman.

Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan.

Sedangkan, degradasi adalah penurunan kualitas hutan karena kegiatan pembangunan yang ditandai dengan tidak bergunanya komponen-komponen lingkungan secara baik atau tidak terjadinya interaksi antara satu komponen dengan komponen lainnya.

Strategi kedua ini menggunakan 3 asumsi laju pertumbuhan hutan alam, yaitu:

  • Asumsi pertama: Laju pertumbuhan tahunan tanaman dalam ton C/ha/tahun untuk hutan alam dihitung berdasarkan pertumbuhan diameter dalam m3/ha/tahun dengan faktor konversi: Faktor Ekspansi Biomassa (BEF) dan faktor Kerapatan kayu untuk hutan alam: 0,7 t/ha.
  • Asumsi kedua yaitu laju pertumbuhan tahunan hutan alam adalah 0,3 tC/ha/tahun hingga 0,33, yang mewakili laju BAU (Business as usual). Di bawah CM1 (Counter Measure 1/unconditional mitigation scenario) dan CM2 (Counter Measure 2/conditional mitigation scenario) laju meningkat masing-masing menjadi 0,53 tC/ha/tahun dan 0,71 tC/ha.
  • Asumsi ketiga yaitu berdasar pada standar IPCC berkisar antara 1 tC/ha/tahun dan 3,5 tC/ha/tahun untuk hutan bekas tebangan >20 tahun dan <20 tahun.

Ketiga asumsi tersebut digunakan untuk bahan evaluasi di tahun 2030 dengan dibagi menjadi empat kondisi yaitu:

  • Business as usual,
  • Unconditional mitigation scenario,
  • Conditional mitigation scenario, dan
  • Standar IPCC.

Dalam pencapaian strategi ini, Indonesia telah menggunakan RIL-C (Reduce impact logging-carbon atau dan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/TLAS pada hutan tanaman industri.

SVLK ini bermaksud untuk memberikan insentif bagi legalitas kayu melalui peningkatan akses pasar untuk produk legal yang dapat diverifikasi dan pemblokiran pasar produk ilegal. SVLK juga mendorong reformasi tata kelola yang lebih luas, termasuk informasi yang lebih baik, peningkatan transparansi, kapasitas dan hak-hak masyarakat. Sehingga, dengan adanya hal tersebut maka kayu yang berasal dari perambahan/illegal logging tidak memiliki nilai SVLK. Bahkan, sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga non pemerintah sehingga prosesnya mungkin tidak ada campur tangan pemerintah.

Akan tetapi, terdapat satu hal yang kurang yaitu asumsi laju pertumbuhan hutan tanaman industri tidak disertakan. Dengan tidak adanya asumsi tersebut maka evaluasi pada hutan tanaman industri tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu, meskipun pada hutan alam telah ditetapkan asumsi laju pertumbuhannya tetapi dalam pelaksanaannya tetap perlu dilakukan pengawasan agar tidak mengeluarkan emisi yang melebihi batas. Bebab hutan alam lebih rawan dibandingkan hutan tanaman industri dalam menyumbang emisi di atmosfer.

Planning Process Ketiga

Planning process ketiga yaitu rehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada tahun 2030 atau 800.000 ha/tahun dengan tingkat kelangsungan hidup 90%.

Strategi ketiga ini menggunakan 2 asumsi laju pertumbuhan hutan tanaman, yaitu:

  • Asumsi pertama: Laju Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam ton C/ha/tahun sebesar 134, 140 dan 144 m3/ha dengan faktor koreksinya adalah BEF: 1,67 (Default IPCC) dan Kepadatan kayu untuk HTI: 0,4 t/m3.
  • Asumsi kedua yaitu rotasi enam tahun dan tingkat kelangsungan hidup lebih dari 90%.

Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan rehabilitasi dilakukan pada hutan tanaman industri dengan evaluasi yang akan dilakukan berdasarkan pada kedua asumsi diatas.

Akan tetapi, jika dilihat sekarang pelaksanaan rehabilitasi baru terealisasi sebesar 1.1 juta ha dimana hanya sebesar 9.17% dari 12 juta ha. Bahkan, belum juga diketahui apakah rehabilitasi telah dikatakan berhasil dalam perkembangannya atau hanya berjalan di tengah jalan seperti kasus-kasus sebelumnya.

Seperti pada kasus sebelumnya yaitu projek rehabilitasi paska penebangan di Riau. Kegagalan rehabilitasi tersebut disebabkan oleh masih terdapat pemikiran yang salah, yaitu pembangunan hutan hanya dianggap sebagai kegiatan penanaman pohon. Tidak ada pertimbangan aspek lain dalam proses perencanaan hingga pelaksanaannya.

Lalu, kendala yang dihadapi adalah lemahnya kemampuan lembaga dalam menangani persoalan yang ada, terutama perubahan sosial yang terjadi dan lemahnya tim pengawasan dan pengendalian RHL. Maka dari itu, dalam proses pemenuhan target untuk strategi ketiga ini perlu dibenahi pemikiran yang salah tersebut dan peningkatan kemampuan lembaga baik dari sisi perencanaan, pengawasan, ataupun pengendalian RHL.

Planning Process Keempat

Planning process keempat yaitu restorasi 2 juta ha lahan gambut pada tahun 2030 dengan tingkat keberhasilan 90%.

Target tersebut dirancang dengan menggunakan 2 macam asumsi, yaitu:

  • Asumsi pertama adalah laju dekomposisi gambut diasumsikan nol di lahan gambut yang direstorasi karena kondisi gambut akan sama atau mendekati kondisi alaminya.
  • Asumsi kedua adalah tingkat keberhasilan restorasi gambut diasumsikan 90% untuk CM1 (Counter Measure 1/unconditional mitigation scenario) dan CM2 (Counter Measure 2/conditional mitigation scenario).

Target ini dapat dilihat melalui konsistensi pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 dan PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam perpres itu dinyatakan bahwa tugas utama Indonesia yaitu mempercepat upaya restorasi gambut sekitar 2,4 juta haa sampai dengan 2020. Tetapi, hingga saat ini kabar itu belum terdengar kejelasannya. Kebijakan restorasi gambut menghadapi persoalan struktural pengelolaan sumberdaya alam yang telah akut, sehingga tidak sepenuhnya dapat mengandalkan perbaikan struktural tersebut dalam jangka pendek.

Selain itu, regulasi pengelolaan lahan gambut menjadi perdebatan karena tidak dikaitkan dengan upaya penyelesaian persoalan-persoalan agraria, perizinan, maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam restorasi gambut bukan hanya menanam kembali atau mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi tiap lokasi memiliki permasalahan uniknya sendiri sehingga dalam pengelolaannya tidak dapat disamaratakan. Maka dari itu, restorasi gambut dapat dikatakan berhasil bukan hanya secara ekologi tetapi juga secara politik dan sosial.

Sementara itu, pada PP No 71 Tahun 2014, menurut Zenzi Suhadi, manajer kampanye Hutan dan Perkebunan Besar Walhi Nasional mengatakan, peraturan ini masih mempunyai banyak kelemahan bahkan terbuka celah bagi perusahaan buat merusak gambut. Dengan melihat dua peraturan tersebut, konsistensi pemerintah dalam melakukan restorasi lahan gambut dan pengelolaan lahan gambut belum adanya perencanaan strategis, belum ada indikator keberhasilan restorasi, serta tidak ada kejelasan tanggung jawab dan sanksi bagi pelanggar peraturan.

Penulis: Shelin Khusnul Permata