Site icon Wanaswara

Analisis Target NDCs & Realita Lapangan di Sektor Kehutanan

Cover Wanaswara - Analisis Target NDcs dan Realita Lapangan di Sektor Kehutanan Tanah Air

NDCs atau Nationally Determined Contributions (NDCs) adalah dokumen kontribusi secara nasional yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara. Dokumen kontribusi ini dikomunikasikan melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). NDCs ini akan terus diperbaharui setiap lima tahun sekali.

Ads

Indonesia sendiri telah mempublikasikan NDCs pada tanggal 21 Agustus 2021. Komitmen Indonesia yaitu pada tahun 2030 dapat menurunkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dengan target sebesar 29% business as usual (BAU) atau sebesar 41% jika ada dukungan internasional dalam hal pengembangan ekonomi, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas.

Dalam memenuhi target tersebut Indonesia merancang 4 pendekatan strategis yaitu:

Berkaitan pada empat pendekatan strategis di atas, tulisan ini hanya akan membahas pendekatan pertama, yaitu pendekatan lanskap pada sektor kehutanan.

Strategi yang dirancang terdiri dari empat planning process dalam hal mitigasi dan adaptasi di sektor kehutanan, diantaranya yaitu:

Ads

Planning Process Pertama

Dilansir dari dokumen resmiUpdated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia tahun 2021, planning process pertama ini memuat 4 asumsi yaitu:

Berpijak pada empat asumsi tersebut, target pengurangan deforestasi ini dilakukan pada areal hutan alam. Asumsi tersebut diperlukan untuk evaluasi pada tahun 2030 terkait target telah tercapai atau belum.

Akan tetapi, pemakaian asumsi ketiga perlu dilakukan pemantauan atau evaluasi tersendiri. Hal ini disebabkan oleh pembukaan areal hutan untuk proses produksi kayu akan banyak mengeluarkan gas emisi rumah kaca melalui pembuatan akses jalan (akan dilakukan penebangan pohon dan penggunaan alat berat).

Jika diasumsikan bahwa tidak akan meninggalkan limbah maka dapat dikatakan juga bahwa “tidak adanya pengeluaran emisi GRK”.

Pemikiran itu keliru karena permasalahan utama (yang dapat mengeluarkan GRK) di Hutan Alam adalah pembukaan areal hutan, berbeda dengan hutan tanaman industri. Pada hutan tanaman industri masalah utama adalah produksi kayu, pemanfaatannya, serta limbah produksi.

Planning Process Kedua

Planning process kedua yaitu Peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari di hutan alam (pengurangan degradasi) serta hutan tanaman.

Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan.

Sedangkan, degradasi adalah penurunan kualitas hutan karena kegiatan pembangunan yang ditandai dengan tidak bergunanya komponen-komponen lingkungan secara baik atau tidak terjadinya interaksi antara satu komponen dengan komponen lainnya.

Strategi kedua ini menggunakan 3 asumsi laju pertumbuhan hutan alam, yaitu:

Ketiga asumsi tersebut digunakan untuk bahan evaluasi di tahun 2030 dengan dibagi menjadi empat kondisi yaitu:

Dalam pencapaian strategi ini, Indonesia telah menggunakan RIL-C (Reduce impact logging-carbon atau dan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/TLAS pada hutan tanaman industri.

SVLK ini bermaksud untuk memberikan insentif bagi legalitas kayu melalui peningkatan akses pasar untuk produk legal yang dapat diverifikasi dan pemblokiran pasar produk ilegal. SVLK juga mendorong reformasi tata kelola yang lebih luas, termasuk informasi yang lebih baik, peningkatan transparansi, kapasitas dan hak-hak masyarakat. Sehingga, dengan adanya hal tersebut maka kayu yang berasal dari perambahan/illegal logging tidak memiliki nilai SVLK. Bahkan, sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga non pemerintah sehingga prosesnya mungkin tidak ada campur tangan pemerintah.

Akan tetapi, terdapat satu hal yang kurang yaitu asumsi laju pertumbuhan hutan tanaman industri tidak disertakan. Dengan tidak adanya asumsi tersebut maka evaluasi pada hutan tanaman industri tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu, meskipun pada hutan alam telah ditetapkan asumsi laju pertumbuhannya tetapi dalam pelaksanaannya tetap perlu dilakukan pengawasan agar tidak mengeluarkan emisi yang melebihi batas. Bebab hutan alam lebih rawan dibandingkan hutan tanaman industri dalam menyumbang emisi di atmosfer.

Planning Process Ketiga

Planning process ketiga yaitu rehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada tahun 2030 atau 800.000 ha/tahun dengan tingkat kelangsungan hidup 90%.

Strategi ketiga ini menggunakan 2 asumsi laju pertumbuhan hutan tanaman, yaitu:

Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan rehabilitasi dilakukan pada hutan tanaman industri dengan evaluasi yang akan dilakukan berdasarkan pada kedua asumsi diatas.

Akan tetapi, jika dilihat sekarang pelaksanaan rehabilitasi baru terealisasi sebesar 1.1 juta ha dimana hanya sebesar 9.17% dari 12 juta ha. Bahkan, belum juga diketahui apakah rehabilitasi telah dikatakan berhasil dalam perkembangannya atau hanya berjalan di tengah jalan seperti kasus-kasus sebelumnya.

Seperti pada kasus sebelumnya yaitu projek rehabilitasi paska penebangan di Riau. Kegagalan rehabilitasi tersebut disebabkan oleh masih terdapat pemikiran yang salah, yaitu pembangunan hutan hanya dianggap sebagai kegiatan penanaman pohon. Tidak ada pertimbangan aspek lain dalam proses perencanaan hingga pelaksanaannya.

Lalu, kendala yang dihadapi adalah lemahnya kemampuan lembaga dalam menangani persoalan yang ada, terutama perubahan sosial yang terjadi dan lemahnya tim pengawasan dan pengendalian RHL. Maka dari itu, dalam proses pemenuhan target untuk strategi ketiga ini perlu dibenahi pemikiran yang salah tersebut dan peningkatan kemampuan lembaga baik dari sisi perencanaan, pengawasan, ataupun pengendalian RHL.

Planning Process Keempat

Planning process keempat yaitu restorasi 2 juta ha lahan gambut pada tahun 2030 dengan tingkat keberhasilan 90%.

Target tersebut dirancang dengan menggunakan 2 macam asumsi, yaitu:

Target ini dapat dilihat melalui konsistensi pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 dan PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam perpres itu dinyatakan bahwa tugas utama Indonesia yaitu mempercepat upaya restorasi gambut sekitar 2,4 juta haa sampai dengan 2020. Tetapi, hingga saat ini kabar itu belum terdengar kejelasannya. Kebijakan restorasi gambut menghadapi persoalan struktural pengelolaan sumberdaya alam yang telah akut, sehingga tidak sepenuhnya dapat mengandalkan perbaikan struktural tersebut dalam jangka pendek.

Selain itu, regulasi pengelolaan lahan gambut menjadi perdebatan karena tidak dikaitkan dengan upaya penyelesaian persoalan-persoalan agraria, perizinan, maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam restorasi gambut bukan hanya menanam kembali atau mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi tiap lokasi memiliki permasalahan uniknya sendiri sehingga dalam pengelolaannya tidak dapat disamaratakan. Maka dari itu, restorasi gambut dapat dikatakan berhasil bukan hanya secara ekologi tetapi juga secara politik dan sosial.

Sementara itu, pada PP No 71 Tahun 2014, menurut Zenzi Suhadi, manajer kampanye Hutan dan Perkebunan Besar Walhi Nasional mengatakan, peraturan ini masih mempunyai banyak kelemahan bahkan terbuka celah bagi perusahaan buat merusak gambut. Dengan melihat dua peraturan tersebut, konsistensi pemerintah dalam melakukan restorasi lahan gambut dan pengelolaan lahan gambut belum adanya perencanaan strategis, belum ada indikator keberhasilan restorasi, serta tidak ada kejelasan tanggung jawab dan sanksi bagi pelanggar peraturan.

Penulis: Shelin Khusnul Permata

Exit mobile version