Ekonomi rendah karbon (low carbon economy) atau ekonomi hijau kini kerap kali disebut sebagai solusi untuk menghadapi krisis iklim. Beberapa istilah lain yang mengikutinya adalah ekonomi sirkular serta pembangunan berkelanjutan yang merupakan strategi pemerintah untuk mengubah arah ekonomi Indonesia menjadi lebih rendah karbon.
Sederhananya, ekonomi rendah karbon menggambarkan sistem ekonomi yang tidak banyak membutuhkan karbon sebagai sumber energi dan tidak melepaskan karbon sebagai emisinya ke atmosfer sehingga tidak menimbulkan efek rumah kaca.
Namun bagaimana konsep ekonomi karbon muncul? Bisakah ia diterapkan? Lalu sudah sejauh mana penerapannya di Indonesia? Artikel ini akan menjawab pertanyaan tersebut dengan tuntas dan lengkap, yuk simak!
Baca juga: Perdagangan Karbon: Pengertian, Manfaat, Regulasi dan Tantangan Carbon Trading
Apa itu Ekonomi Rendah Karbon (Low Carbon Economy)?
Ekonomi rendah karbon adalah sistem perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan sekaligus secara signifikan mengurangi emisi karbon dan risiko lingkungan.
Ekonomi rendah karbon pertama kali disebut dalam publikasi paper oleh The British Department for Trade and Industry, dengan judul “Our energy future – creating a low carbon economy” pada tahun 2003. Istilah ini mengacu pada ekonomi hijau berdasarkan konsumsi energi yang rendah dan polusi yang juga rendah.
Konsep ekonomi rendah karbon juga disebut sebagai ekonomi dekarbonisasi. Yaitu sistem ekonomi yang menghasilkan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) yang lebih rendah dibandingkan dengan ekonomi intensif karbon yang digunakan saat ini.
Karbon mengacu pada karbon dioksida dan GRK yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan iklim. Ekonomi rendah karbon dapat dilihat sebagai langkah dalam proses menuju ekonomi nol karbon.
Karakteristik Ekonomi Rendah Karbon
Dalam ekonomi hijau terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama, yaitu ekonomi rendah karbon, efesiensi sumber daya, dan inklusif secara sosial. Karakteristik suatu perekonmian yang menerapkan ekonomi rendah karbon dapat dilihat dari bagaimana mereka menjalankan aktivitasnya, yaitu:
- Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan di sektor hijau,
- Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor hijau,
- Terjadi penurunan penggunaan energi atau sumber daya untuk keperluan produksi,
- Adanya penurunan signifikan CO2 dan polusi di udara, dan
- Penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah (Azwar & Aqbar, 2019).
Sementara itu, terdapat lima prinsip yang dipegang untuk mewujudkan low carbon economy. Kelima prinsip ini tercantum pada laporan ilmiah yang dipublikasikan pada Forum Tingkat Tinggi PBB tentang pembangunan berkelanjutan.
Prinsip-prinsip tersebut meliputi kesejahteraan, keadilan, berorientasi pada kelestarian alam, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, dan prinsip pemerintahan yang baik.
Baca juga: Carbon Offset (Tebus Karbon): Pengertian, Manfaat, Skema dan Regulasinya
Keunggulan dan Manfaat Penerapan Low Carbon Economy
Dengan tujuan utamanya untuk mengurangi dampak emisi global, secara keseluruhan penerapan dari ekonomi hijau tak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga memiliki dampak baik untuk ekonomi dan sosial masyarakat.
Dengan mengadopsi sistem ekonomi hijau, Indonesia bisa saja menghasilkan rata-rata pertumbuhan PDB per tahun sebesar 6% hingga tahun 2045. Hal ini dapat tercapai jika level emisi karbon mengalami penurunan dalam jangka yang panjang hingga mencapai 43%. Dari penuruan karbon ini juga akan mendatangkan manfaat lain yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat, di antaranya adalah:
- Pada tahun 2045 ada penambahan PDB lebih dari US$ 5.4 triliun,
- Angka kematian setiap tahun berkurang menjadi 40.000 kematian,
- Menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 4.2% dari total jumlah penduduk,
- Menambah kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan yang lebih hijau dengan upah yang baik,
- Mencegah hilangnya 16 juta ha lahan hutan pada tahun 2014,
- Kualitas udara membaik, dan
- Adanya peningkatan taraf hidup masyarakat (LCDI).
Di samping itu, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa langkah menuju ekonomi rendah karbon dapat menghasilkan penciptaan kekayaan baru sekitar 20 triliun dolar yang didorong oleh komersialisasi paten teknologi bersih. Ini berarti bahwa kekuatan pasar, bukan hanya kebijakan pemerintah saja, akan mendorong transisi ke ek0nomi rendah karbon.
Misalnya, ketika pembangkit listrik berbahan bakar batu bara menjadi usang, akan menjadi lebih murah untuk menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga surya.
Tantangan dan Hambatan Ekonomi Rendah Karbon
Hambatan utama untuk mewujudkan ekonomi hijau adalah masih bergantungnya ekonomi dunia pada energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Selain itu, kesadaran masyarakat dunia akan bahaya krisis iklim menjadi pekerjaan rumah lainnya.
Dalam konteks Indonesia sendiri, Novia Xu dari Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengungkapkan bahwa terdapat empat hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau. Yaitu kesadaran masyarakat untuk mendukung dan mendorong kebijakan ekonomi hijau, kurangnya substansi regulasi yang mengurangi emisi karbon, arahan politis dan kepemimpinan, serta kurangnya koordinasi antara pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.
Berdasarkan hal tersebut, perubahan untuk mewujudkan ekonomi hijau ini bersifat struktural dan saling berhubungan, sehingga dibutuhkan kebijakan publik yang dapat mempercepat dan menjaga keberlangsungannya.
Sementara itu, Bappenas telah memulai mengarahkan pembangunan ke arah rendah karbon melalui pendirian Low Carbon Development Indonesia (LCDI) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Hal ini dilakukan dengan harapan agar ekonomi tidak kembali ke cara sebelumnya, yaitu ekonomi dengan emisi karbon yang tinggi, dan tetap menjaga momentum yang sudah dilakukan dengan berpegang pada SDG, LCDI dan Nationally Determined Contribution (NDC).
Di Indonesia, prioritas pembangunan rendah karbon dapat dibagi menjadi lima bidang, yaitu pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, penanganan limbah, pengembangan industri hijau, dan pelaksanaan rendah karbon.
Selain mengurangi emisi gas rumah kaca, implementasi pembangunan rendah karbon melalui Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga dinilai dapat menciptakan potensi lapangan kerja yang cukup besar. Salah satu contohnya adalah pemasangan solar home system (SHS) di Bangladesh, India, yang mampu menciptakan 15.000 lapangan pekerjaan di bidang penjualan, pemasangan, dan perbaikan SHS.
Pada beberapa negara, sistem ekonomi ini telah banyak diadaptasi dengan cara meningkatkan pembangunan energi terbarukan seperti panel surya, serta mengurangi konsumsi energi fosil. Salah satu negara yang telah memulai berpindah ke dalam sistem ekonomi rendah karb0n adalah Australia. Di negara ini, beberapa pemukiman telah menerapkan panel surya sebagai pembangkit listrik yang diletakkan di atap rumah.
Dalam sektor industri, untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon dibutuhkan perubahan pada cara produksi, pola konsumsi serta pengembangan produk dan teknologi rekayasa yang menghasilkan emisi karbon serendah mungkin selama seluruh prosesnya. Mulai dari produksi, penggunaan, hingga limbah atau polusi yang dihasilkan.
Baca juga: Penyimpanan Karbon: Pengertian, Mekanisme, Fungsi dan Manfaat Carbon Stocks
Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi hijau, diharapkan akan tercapainya pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca sebagai upaya menanggulangi dampak perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, kita bisa mendukung program-program pemerintah untuk membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi tanpa emisi dengan mengurangi jejak karbon pribadi. Kamu bisa memulainya dengan menghitung jejak karbon dari aktivitas sehari-hari melalui https://m.lindungihutan.com/imbangi/.
Penulis: Nur Annisa Kusumawardani
FAQ
1. Apa yang dimaksud ekonomi rendah karbon?
Ekonomi rendah karbon atau ekonomi hijau adalah sistem perekonomian yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penurunan emisi dan keberlanjutan lingkungan.
2. Apakah ekonomi rendah karbon (low carbon economy) dapat diterapkan?
Ya tentu saja. Sistem ekonomi rendah karbon telah diadopsi oleh beberapa negara untuk mencapai ekonomi hijau. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai visi mewujudkan ekonomi rendah karbon. Salah satu strategi yang dilakukan Indonesia adalah memasukkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam rencana kegiatan institusi di tingkat nasional maupun lokal.
Author
