Paris Climate Agreement

Apa itu Paris Climate Agreement?

Gambar 1. Paris Agreement Refresher
Gambar 1. Paris Agreement Refresher

Paris Climate Agreement atau disebut sebagai Persetujuan Paris merupakan perjanjian dalam acara Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang membahas tentang gerakan mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Perjanjian Paris menggambarkan keseimbangan yang kompleks antara pihak UNFCCC untuk bersama-sama mengatasi perubahan iklim saat ini. Proses ini bersifat transparan dan inklusif yang menghasilkan kepercayaan tinggi meskipun dalam prosesnya terdapat tarik-menarik untuk menuju keputusan akhirnya. Terdapat 196 negara pihak UNFCCC yang menyetujui kesepakatan ini sehingga lahirlah Perjanjian Paris pada 12 Desember 2015. Perjanjian Paris juga merupakan hasil kompromi kepada seluruh negara yang terlibat dari UNFCCC sebagai langkah transformatif bagi dunia untuk mengendalikan perubahan iklim pada masa mendatang.

Ads

Bagi negara Indonesia, Perjanjian Paris dianggap telah mengakomodasi kepentingan nasional yang mendorong seluruh pihak untuk menciptakan peraturan global yang mencerminkan keseimbangan, keadilan serta tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Pelaksanaan ini disesuaikan terhadap negara maju dan berkembang sehingga sesuai dengan kemampuan suatu negara terutama dalam hal pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang. Selain itu, Perjanjian Paris juga mencangkup upaya penurunan emisi, adaptasi, pelestarian hutan dan laut, peningkatan energi terbarukan dan peran masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengendalian perubahan iklim. Negara Indonesia memiliki target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upayanya sendiri dan 41% bersama dengan bantuan dunia internasional.

Adanya Perjanjian Paris bukanlah akhir dari perjuangan dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi namun, perlu adanya komitmen dunia untuk siap mengimplementasikannya. Negara perlu melakukan pemahaman yang sama terkait hasil-hasil dari Perjanjian Paris sehingga dapat dirumuskan ke dalam suatu kebijakan tertentu yang selaras dengan tujuan nasional dan subnasional untuk mewujudkan kontribusi suatu negara dalam pengendalian pemanasan global. Perjanjian Paris open for signature  selama satu tahun yang dimulai pada tanggal 22 April 2016 sampai dengan 21 April 2017 lalu. Negara Indonesia telah menandatangani Perjanjian paris pada kesempatan pertama tanggal 22 April 2016 di New York. Setelah penandatanganan selesai, maka tahap selanjutnya adalah proses ratifikasi.

Elemen Penting Perjanjian Paris dan Kepentingan Negara Indonesia

Dalam Perjanjian Paris mencangkup beberapa elemen penting antara lain aksi mitigasi, adaptasi, pendanaan, teknologi, peningkatan kapasitas dan transparansi. Elemen-elemen ini menjadi basis negosiasi pada saat proses menuju hasil kesepakatan Perjanjian Paris dan pengimplementasiannya setelah entry into force. Sejalan dengan hal tersebut, negara Indonesia juga memiliki kepentingan yaitu mandat konstitusi, bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H). Jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia, yakni sebagai negara kepulauan ternyata memiliki ancaman terhadap dampak perubahan iklim yang sekaligus menjadi tantangan untuk mengubah pola pembangunan rendah karbon yang sesuai dengan SDGs Perjanjian Paris yang diperkirakan entry into force lebih cepat dari yang diperkirakan oleh negara Amerika, Cina, Uni Eropa serta negara-negara yang mengeluarkan emisi besar untuk segera melakukan ratifikasi. Oleh karena itu, Indonesia akan memiliki hak suara yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Gambar 2. Logo Perjanjian Paris 
Gambar 2. Logo Perjanjian Paris

Selain beberapa elemen penting seperti aksi mitigasi, adaptasi, pendanaan, teknologi, peningkatan kapasitas dan transparansi. Secara umum, pokok-pokok Perjanjian Paris mencangkup 10 pokok yaitu:

Ads
Kapan jaga hutan? Sekarang! Buka lindungihutan.com
  1. Adanya Perjanjian Paris bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2oc mulai dari tingkat preindustri dan membatasi suhu hingga di bawah 1,5oC. 
  2. Masing-masing negara perlu menyampaikan kontribusinya dalam upaya penurunan emisi yang dituangkan dalam NDC. Dimana kondisi tersebut harus meningkat setiap periodenya dan negara yang masih berkembang perlu mendapatkan bantuan atau pun dukungan untuk meningkatkan tujuan tersebut.
  3. Pada setiap negara yang terlibat didorong untuk mendukung pendekatan kebijakan, insentif positif untuk upaya penurunan emisi dari deforestasi atau pun degradasi hutan serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan (REDD+) melalui result-based payments.
  4. Negara-negara yang terlibat dapat menggunakan mekanisme tindakan market maupun non market dalam upaya rangka penurunan emisi.
  5. Negara-negara yang ikut terlibat diharapkan dapat menyampaikan dan melakukan update secara periodik mengenai prioritas, implementasi kegiatan dan kebutuhan dukungan untuk aksi adaptasi. Karena hal ini haruslah sesuai dengan tujuan global untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan serta mengurangi kerentanan  perubahan iklim.
  6. Melakukan upaya minimalisasi dan mengatasi loss and damage akibat dari dampak pada perubahan iklim.
  7. Pada negara maju diharuskan untuk menyediakan dukungan pendanaan kepada negara yang masih berkembang dan memimpin dalam mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber. Sedangkan negara berkembang dapat pula memberikan dukungan secara sukarela kepada negara maju.
  8. Seluruh negara akan meningkatkan upaya kerjasama di bidang pengembangan dan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kemampuan untuk negara berkembang.
  9. Dalam rangka membangun kepercayaan antar negara dan meningkatkan efektivitas implementasi, perlu adanya kerangka transparansi yang isinya meliputi aksi maupun dukungan dengan fleksibilitas bagi negara berkembang.
  10. Implementasi aksi dalam rangka mencapai tujuan Perjanjian Paris akan melalui Global stocktake yang diimplementasikan pada tahun 2023 yang selanjutnya secara rutin setiap lima tahun.
  11. Perjanjian Paris akan mulai aktif berlaku 1 bulan setelah dinyatakan terdapat 55 negara yang mencerminkan atau sudah menghasilkan 55% emisi global bergabung (double steshold).

Syarat dan Proses Ratifikasi

Gambar 3. Pendatangan Perjanjian Paris
Gambar 3. Pendatangan Perjanjian Paris

Syarat dan proses ratifikasi pada Perjanjian Paris mengacu pada dasar hukum UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sesuai dengan pasal tersebut menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan atau berkaitan dengan masalah sebagai berikut.

  1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara.
  2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia.
  3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
  4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
  5. Pembentukan kaidah hukum baru.
  6. Pinjaman atau pun hibah dari luar negeri.

Dengan berdasarkan UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pokok materi substansi Perjanjian Paris adalah perubahan iklim, maka dinyatakan masuk pada ranah lingkungan hidup. Dengan demikian, pada instrumen pengesahan Perjanjian Paris adalah menggunakan undang-undang Perjanjian Internasional di atas. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 16 menyatakan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang harus dilakukan dalam Prolegnas. Akan tetapi, pada pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu antara Presiden atau DPR dapat mengajukan rancangan UU di luar Prolegnas yang mencangkup keadaan untuk mengatasi keadaan luar biasa, bencana alam atau konflik serta keadaan tertentu lainnya untuk memastikan adanya urgensi nasional atas pembuatan Rancangan UU yang dapat disetujui bersama dengan alat kelengkapan dari DPR yang menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tersebut. Pada saat pertemuan antar Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan pada 31 Maret 2016 di Kementerian Lingkungan Hidup, telah disepakati bahwa proses pengajuan RUU Ratifikasi Perjanjian Paris adalah melalui non Prolegnas. Proses pengajuan tersebut didasarkan pada pasal 23 ayat (2b) yang menyatakan bahwa masalah perubahan iklim dan pengendalian atau upaya mitigasi merupakan urgensi nasional dengan mempertimbangkan fakta kejadian dan dampaknya yang telah terjadi pada kehidupan manusia khususnya di wilayah Indonesia.

Posisi Indonesia

Gambar 4. Para Diplomasi Dari Indonesia
Gambar 4. Para Diplomasi Dari Indonesia

Dalam acara High-level Signature Ceremony, negara Indonesia datang dengan diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyampaikan keinginan dan kepentingannya untuk meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2016. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap dampak dari perubahan iklim dan dilatarbelakangi oleh mandat UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan negara wajib menjamin ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negaranya sendiri.

Selanjutnya pada konteks skala internasional, Perjanjian Paris terdapat indikasi yang akan enter into force lebih awal, mengingat adanya komitmen pada beberapa negara pengemisi terbesar seperti Amerika Serikat, China dan negara Uni Eropa yang akan meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2016 lalu. Perjanjian Paris akan memberlakukan peraturan jika terdapat 26 negara dari 55 negara yang mewakili 55% dari total emisi global yang telah meratifikasi Perjanjian Paris. Jika Perjanjian Paris sudah diberlakukan, maka persidangan yang untuk membangun instrumen pelaksanaan Perjanjian Paris akan dilakukan dibawah Conference of Parties serving as the Meeting of the Parties to this Agreement (CMA), dimana hanya anggota negara yang sudah meratifikasi Perjanjian Paris (PA) saja yang berhak ikut dalam persidangan tersebut, sehingga Indonesia telah masuk dalam persidangan karena telah menjadi bagian dari negara yang meratifikasi Perjanjian Paris pada kesempatan pertama.

 

Penulis: Irene Mega Mellyana

 

Referensi Literatur:

Otiritas Jasa Keuangan. 2017. Paris Agreement. Tersedia dalam https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Paris-Agreement.aspx. Diakses pada 13 Januari 2021

Institute for Esencial Services Reform. 2016. Paris Agreement dan Implikasinya terhadap [I]NDC Indonesia. Tersedia dalam  https://iesr.or.id/paris-agreement-dan-implikasinya-terhadap-indc-indonesia. Diakses pada 13 Januari 2021

 

Referensi Gambar:

https://news.un.org/en/story/2016/04/527372-un-says-paris-agreement-climate-change-must-aim-long-term-environmental

https://www.ecomatcher.com/the-paris-agreement-a-refresher/

https://m.medcom.id/nasional/politik/zNAL3v2K-indonesia-tegaskan-komitmen-penerapan-perjanjian-paris

https://hijauku.com/2016/04/22/175-negara-tandatangani-perjanjian-paris/

 

 

Lindungihutan.com merupakan Platfrom Crowdfunding Penggalangan Dana Online untuk Konservasi Hutan dan Lingkungan. Kunjungi situs berikut https://lindungihutan.com/kampanyealam untuk mendukung kegiatan dan aksi penghijauan teman-teman di Semarang. Mari bersama melestarikan dan menjaga pesisir Indonesia dari bahaya yang dapat merugikan pihak!

Yuk jadi pioneer penghijauan di daerah tempat tinggalmu!